Peran Strategis Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sumenep Dalam Membangun Soliditas Internal Partai: Kajian Teoritik Dalam Perspektif SERVQUAL

sumenep.pks.id - Soliditas anggota merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga kekuatan dan kesinambungan sebuah partai politik. Dalam konteks lokal seperti Kabupaten Sumenep, yang memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik, upaya menjaga soliditas bukanlah hal yang sederhana. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumenep memegang peranan strategis dalam membina, mengarahkan, dan memastikan keterikatan serta kohesi internal para kader dan anggota partai.

Dalam artikel ini, akan dibahas secara teoritik bagaimana peran DPTD PKS Sumenep dalam meningkatkan soliditas anggota partai melalui pendekatan SERVQUAL yakni sebuah model yang umum digunakan dalam menilai kualitas layanan, namun dalam konteks ini diterapkan untuk menganalisis kualitas pelayanan internal organisasi partai kepada anggotanya.

Soliditas Anggota Partai: Mengapa Penting?

Soliditas anggota dalam partai politik mencerminkan tingkat loyalitas, keterlibatan, dan komitmen kader terhadap nilai-nilai, visi-misi, serta keputusan-keputusan partai. Tanpa soliditas, partai akan mudah mengalami disintegrasi internal, konflik horizontal, dan lemahnya mobilisasi dukungan saat dibutuhkan, terutama menjelang momentum-momentum politik seperti pemilu atau pilkada. Di tingkat lokal seperti Sumenep, yang terdiri dari banyak kecamatan dengan karakteristik sosial yang beragam, soliditas menjadi faktor penentu keberhasilan konsolidasi struktur partai di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, peran DPTD sebagai penggerak utama organisasi di tingkat kabupaten sangatlah vital.

DPTD PKS Sumenep: Motor Penguat Soliditas

DPTD PKS Sumenep berfungsi sebagai jembatan antara struktur pusat dan struktur di bawahnya (DPC, DPRa, hingga kader individu). Fungsi-fungsi utama DPTD antara lain:

1. Pembinaan Ideologi dan Kepemimpinan, DPTD bertugas memastikan bahwa seluruh kader memahami dan menginternalisasi ideologi PKS, serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik.
2. Konsolidasi dan Koordinasi. Menjalin komunikasi yang efektif antara semua tingkatan struktur serta memberikan arahan strategis dalam aktivitas organisasi.
3. Pelayanan kepada Kader dan Anggota. DPTD harus mampu menjadi pelayan bagi struktur di bawahnya dan anggota partai dalam bentuk dukungan moral, materiil, dan administratif.
4. Resolusi Konflik Internal. Ketika terjadi friksi atau perbedaan pandangan, DPTD berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan persoalan secara adil dan bijak.

Namun pertanyaannya: sejauh mana layanan-layanan DPTD ini dirasakan efektif oleh kader? Untuk menjawab hal itu, kita dapat melihatnya dari perspektif SERVQUAL.

SERVQUAL: Kerangka Analisis Kualitas Pelayanan

SERVQUAL adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan berdasarkan persepsi pengguna jasa. Meskipun awalnya digunakan di sektor bisnis dan publik, model ini bisa digunakan untuk menilai pelayanan internal dalam organisasi, termasuk partai politik.

Lima dimensi utama dalam SERVQUAL adalah:

1. Tangibles (Bukti Fisik) Mencakup fasilitas fisik, sarana komunikasi, dan tampilan profesional dari penyedia layanan.
2. Reliability (Keandalan). Kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten.
3. Responsiveness (Daya Tanggap). Kesediaan membantu dan memberikan layanan dengan cepat.
4. Assurance (Jaminan). Pengetahuan, kemampuan, dan kredibilitas pengurus dalam memberikan rasa aman kepada anggota.
5. Empathy (Empati). Perhatian dan pendekatan personal terhadap anggota partai.

Penerapan SERVQUAL dalam Konteks DPTD PKS Sumenep

Dalam konteks DPTD PKS Sumenep, kelima dimensi ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai efektivitas pelayanan internal dan bagaimana hal itu berdampak pada soliditas anggota. Berikut analisis teoritiknya:

1. Tangibles (Bukti Fisik). Fasilitas sekretariat DPTD yang representatif, penggunaan perangkat komunikasi yang modern (grup WhatsApp, aplikasi internal partai, dsb), serta dokumentasi program yang rapi menjadi indikator profesionalisme DPTD. Hal ini mampu meningkatkan kepercayaan anggota terhadap struktur partai, yang pada akhirnya memperkuat kohesi internal.
2. Reliability (Keandalan). Keandalan DPTD dalam melaksanakan program kerja, seperti pendidikan politik, pelatihan kader, serta pendistribusian informasi secara konsisten, menunjukkan bahwa struktur ini layak dipercaya. Ketika kader melihat janji yang ditepati dan program yang berjalan sesuai jadwal, rasa memiliki mereka terhadap partai akan meningkat.
3. Responsiveness (Daya Tanggap). Daya tanggap DPTD terhadap aspirasi kader, keluhan, maupun kebutuhan pembinaan menjadi indikator penting. Kader yang merasa “didengar” akan merasa dihargai dan cenderung menunjukkan loyalitas lebih tinggi terhadap partai.
4. Assurance (Jaminan). DPTD yang terdiri dari pengurus dengan kompetensi tinggi, memiliki pemahaman ideologi yang kuat, serta mampu mengambil keputusan yang adil, memberikan jaminan kepada kader bahwa partai ini dipimpin oleh orang-orang yang layak. Rasa aman dan nyaman dalam berorganisasi merupakan bagian dari soliditas.
5. Empathy (Empati). Empati sangat penting dalam menjaga hubungan jangka panjang antar anggota dan struktur. DPTD PKS Sumenep yang mampu memahami kondisi personal kader di pelosok desa, memberikan perhatian kepada kader yang sakit, atau menghadiri kegiatan sosial kader, menunjukkan kualitas pelayanan yang tinggi.

Tantangan di Lapangan

Meski secara teoritik model SERVQUAL menunjukkan arah positif, realita di lapangan tentu tidak selalu mulus. Beberapa tantangan yang dapat menghambat pelayanan internal dan soliditas struktur antara lain:

1. Letak geografis Sumenep yang terpencar-pencar, terutama di kepulauan, menyulitkan koordinasi langsung.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kecamatan atau desa yang bisa menjadi penggerak organisasi secara optimal.
3. Kesibukan kader dalam kehidupan ekonomi dan sosial, yang membatasi waktu mereka untuk aktif berorganisasi.
4. DPTD perlu merespon tantangan ini dengan strategi adaptif, seperti penggunaan teknologi digital, desentralisasi pembinaan, serta pendekatan personal yang fleksibel.

Kesimpulan

1. Peran DPTD PKS Sumenep dalam meningkatkan soliditas anggota partai sangatlah penting dan strategis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan dari model SERVQUAL yakni tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy, struktur DPTD dapat memberikan pelayanan internal yang berkualitas kepada anggotanya.
2. Soliditas bukan hanya dibangun melalui instruksi dan program, tetapi melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang efektif, dan perhatian yang tulus. Melalui pendekatan ini, PKS Sumenep tidak hanya akan menjadi partai yang solid secara struktural, tetapi juga kokoh secara emosional dan ideologis di hati para anggotanya.

References :
1. Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia.
2. Lay, C. (2002). Partai politik dalam transisi demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(2), 207–221.
3. Duverger, M. (1984). Partai politik (Alih bahasa: H. Ramadji). Jakarta: Rajawali Press.
4. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), 12–40.
5. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
6. Huda, N. (2016). Kualitas pelayanan internal partai politik dan dampaknya terhadap loyalitas kader. Jurnal Politik Profetik, 4(1), 55–70.
7. Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations. New York: Free Press.
8. Kelman, S. (1995). The responsive bureaucracy: How managers can help public organizations meet citizens’ needs. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(3), 383–406.
9. Farazmand, A. (2001). Leadership in public and nonprofit organizations: Theory and practice. Public Organization Review, 1(4), 345–367.
10. Yukl, G. (2010). Leadership in organizations (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
11. Zuhro, S. (2010). Desentralisasi dan kapasitas pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 7(1), 43–58.
12. Gibson, R., Cantijoch, M., & Ward, S. (2014). Political communication in the digital age. London: Routledge.

Penulis: Sabib Nurullah, M.AP || Sekretaris DPD PKS Sumenep || September 2025
Share on Google Plus