PKSSumenep.com - Jawa Timur | ikilhojatim – Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan mengaku siap mengawal gagasan masyarakat. Karena itu PKS siap membuka pintu untuk mewadahi usulan masyarakat. Seperti dalam penanganan Covid-19.
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menyampaikan kritik membangun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansah (KIP) dalam menangani Covid-19 di 38 kabupaten/kota se Jawa Timur. “Gubernur sudah berikhtiar, meski masih ada persoalan,” tandas Irwan Setiawan usai pelantikan kepengurusan DPW PKS Jawa Timur periode 2020- 2025 di Dyandra Convention Center, Minggu (18/2/2021).
Ia menjelaskan, dalam kasus Corona setiap hari masih ada terkena Covid-19, termasuk dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi. “Tidak boleh menjadi abai, semua unsur harus bekerja keras. Kami meminta Pemprov Jatim dan jajarannya terus bekerja semaksimal mungkin,” tegas Irwan Setiawan.
Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini menyampaikan, dirinya melihat keseriusan kepemerintah dalam rangka keluar dari kondisi saat ini. Karena itu dirinya mengingatkan, bahwa tidak semua kebijakan nasional serta merta diterima. “Tetapi harus dikaji lagi, agar tepat bagi warga Jatim. Karena di Jatim luasan, dan jumlah kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia,” kata alumnus Fisip Unair ini serius.
Penanganan dampak Covid-19, lanjut Irwan Setiawan bahwa koordinasi dengan daerah harus ditingkatkan. “Karena tidak mungkin solusi di 38 kabupaten dan kota diselesaikan, jika tidak kooordinasi yang baik,” tutur dia.
Terkait parliamentary threshold (PT) 4 persen, Irwan Setiawan menegaskan di kepengurusan DPW PKS Jatim periode 2020-2025, memasang banyak kader millenial dijajaran pengurus.
Kepengurusan sangat beragam, diharapkan akan membuat PKS power full. Karena itu, ia mendorong kepengurusan bisa lebih dekat dengan masyarakat. Diharapkan target kursi di Pemilu 2024 bisa tembus 14 kursi perwakilan di DPRD Jatim.
“Kepengurusan sejalan dengan visi PKS untuk menjadi partai Islam Rahmatan Lil Alamin yang kokoh, dan terdepan melayani rakyat dan NKRI,” terang Irwan Setiawan.
Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat perolehan suara bagi partai politik untuk bisa mendapat kursi di DPR. Parliamentary threshold dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang sekarang masih sah berlaku adalah 4 persen. Jika partai peserta pemilu tidak mampu meraih suara 4 persen secara nasional, maka suaranya hangus dan tidak mendapat kursi di parlemen.
Secara politik, lanjut Irwan Setiawan menyampaikan ada 11 daerah pilihan (dapil) untuk perwakilan pusat, dan 14 daerah pemilihan provinsi. “Bagaimana seluruh daerah pemilihan bisa kita menangkan. Adanya sosial cultural Mataraman, arek, pandalungan tapal kuda, dan Madura,” tegas Irwan.
Disampaikan Irwan hasil pemilu 2019, PKS berhasil menempatkan 2 perwakilan di DPR RI, menempatkan 4 anggota di DPRD Jatim, menempatkan 104 DPRD kabupaten/kota se Jawa Timur.
PKS sangat berharap mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Karena itu respons kepengurusan DPW PKS Jatim diisi beragam. “30 persen diisi perempuan, unsur kaum milenial, dan berapa latar belakang, pengusaha, dan pelaku UMKM, serta sejumlah praktisi, serta unsur seniman,” kata Irwan. (ra)
Sumber: https://ikilhojatim.com